Pembentukan Pemerintahan Militer Jepang di indonesia

By | November 26, 2018

Pembentukan pemerintahan militer Jepang – Pada pertengahan tahun 1942 muncul pemikiran dari Markas Besar Tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran (termasuk semimiliter). Untuk itulah pemerintah Jepang di indonesia membentuk pemerintahan militer. Seluruh wilayah kepualauan Indonesia bekas Hindia-Belanda dibagi menjadi 3 wilayah militer sebagai berikut.

  • Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Keenam Belas (Asamu Shudan) untuk Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan laut (Dai Ni Nankenkantai).
  • Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Kedua Puluh Lima (Tomi Shudan) untuk Sumatra dengan pusatnya di Bukittinggi.
  • Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan Kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar.

Adanya pembagian administrasi tersebut terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap setiap daerah di Indonesia. Pulau jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting pada waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal tersebut berdasarkan Osamu Seirei (undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Keenam Belas).

Isi Osamu Seirei antara lain sebagai berikut.

  1. Jabatan gubernur jendral pada masa Hindia-Belanda  dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa.
  2. Para penjabat pemerintah sipil beserta pegawainya pada masa Hindia-Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang.
  3. Badan-badan pemerintah dan undang-undang pada masa Hindia-Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang.
Adapun susunan pemerintahan militer Jepang adalah sebagai berikut.

a. Gunshirekan (panglima tentara) yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan (panglima tertinggi) sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jendral Hitoshi Imamura.

b. Gunseikan (kepala pemerintahan militer) yang dirangkap oleh kepala staf. Kepala staf yang pertama adalah Mayor Jendral Seizaburo Okasaki. Kantor pusat pemerintahannya disebut Ginseikanbu. Dilingkungan Gunseikanbu ada 5 bu (semacam departemen).

Berikut ke-5 bu tersebut.
  1. Sumobu (departemen dalam negeri)
  2. Zaimobu (departemen keuangan)
  3. Sangvobu (departemen perusahaan, industri, dan kerajinan tangan) atau urusan perekonomian.
  4. Kotsubu (departemen lalu lintas)
  5. Shihobu (departemen kehakiman)

c. Gunseibu (koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur), meliputi berikut.

  1. Jawa Barat dengan pusatnya di Bandung.
  2. Jawa Tengah dengan pusatnya di Semarang.
  3. Jawa Timur dengan pusatnya di Surabaya.
  4. Ditambah 2 daerah istimewa (kochj), yaitu Yogyakarta dan Surakarta.

Pada awal pendudukannya di Indonesia, Jepang mulai melakukan perubahan-perubahan, seperti untuk petunjuk waktu harus digunakan tarikh Sumatra (tarikh Jepang) menggantikan tarikh Masehi. Pada waktu itu tarikh Masehi 1942 sama dengan tahun 2602 Sumera. Rakyat Indonesia (mulai tahun 1942) harus merayakan hari raya Tencosetsu (hari raya lahirnya Kaisar Hirohito). Selain itu, Jepang juga melarang penggunaan Bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan Bahasa Jepang.

Pemerintahan Sipil

Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintah Jepang berusaha meningkatkan sistem pemerintahan seperti dengan mengeluarkan UU No. 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan djmantapkan dengan UU No. 28 tentang Pemerintahan Shu serts Tokobetsushi.

Menurut UU No. 28, pemerintah daerah yang tertinggi adalah shu (karesidenan). Seluruh Pulah Jawa dan Madura, kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta dibagi menjadi daerah-daerah shu (karesidenan), shi (kotapraja), ken (kabupaten), gun (kawedanan), son (kecamatan), dan ku (desa/kelurahan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 shu.

Pemerintah shu dipimpin oleh seorang shucokan. Dalam menjalankan pemerintahan shucokan dibantu oleh Cokan Kanbo (Majelis Permusyawaratan Shu). Setjap Cokan Kanbo memiliki 3 bu (bagian), yaitu Naiseibu (bagian pemerintahan umum), Kaisaibu (bagian ekonomi), dan Kaisatsubu (bagian kepolisian).

Demikianlah artikel mengenai pembentukan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *