Organisasi Sosial Kemasyarakatan Bentukan Jepang

By | Juni 17, 2018

Organisasi Sosial Kemasyarakatan

a. Gerakan Tiga A

Organisasi sosial kemasyarakatan bentukan Jepang yang pertama yaitu Gerakan 3A. Untuk menggalang dukungan rakyat Indonesia, usaha pertama yang dilakukan Jepang adalah mendirikan Gerakan Tiga A. Gerakan Tiga A didirikan secara resmi oleh Jepang pada akhir bulan Maret 1942 dan dipimpin oleg Hiyoshi Syimizu (seorang propagandis Jepang) dan Mr. Samsuddin (tokoh Parindra Jawa Barat).

Nama Gerakan Tiga A merupakan singkatan dari simbolan propaganda Jepang, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Gerakan Tiga A merupakan upaya Jepang untuk merekrut dan mengerahkan tenaga rakyat yang akan dimanfaatkan dalam Perang Asia Timur Raya.

Mr. Samsuddin mencoba mempropagandakan Gerakan Tiga A ke seluruh Jawa yang dibantu oleh tokoh-tokoh lain dari Parindra, diantaranya K. Sutan Pamuncak dan Moh. Saleh. Gerakan Tiga A hanya bertahan beberapa bulan. Pemerintahan pendudukan Jepang menganggap bahwa Gerakan Tiga A tidak cukup efektif dalam usahanya mengerahkan bangsa Indonesia.

b. Putera (Pusat Tenaga Rakyat)

Dalam perkembangannya, Gerakan Tiga A ternyata tidak efektif menggalang dukungan rakyat sehingga dibubarkan dan selanjutnya pemerintah Jepang membentuk Putera pada bulan Maret 1943.

Putera merupakan organisasi nasional yang dirangkul Jepang untuk mempropagandakan politik hakko ichiu kepada rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh Putera dikenal dengan sebutan Empat Serangkai diantaranya Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansyur.

Maksud didirikan Putera adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, sedangkan pendirian Putera bagi bangsa Indonesia adalah membangun dan menghidupkan kembali aspirasi bangsa yang masih terbelenggu politik imperialisme Belanda.

Dalam rapat raksasa dan siaran radio, pembicaraan mereka terarah pada upaya menyiapkan rakyat menyambut kemerdekaan. Mereka tidak mempropagandakan politik Jepang, tetapi melakukan kaderisasi nasional rakyat Indonesia. Akhirnya Jepang menyadari bahwa Putera lebih banyak bermanfaat bagi bangsa Indonesia daripada untuk Jepang sendiri.

Jepang menilai bahwa kegiatan Putera kurang menunjukkan dukungan terhadap politik Jepang. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Januari 1944 Putera dibubarkan dan diganti menjadi Jawa hokokai.

c. MIAI

MIAI merupakan satu-satunya organisasi pergerakan nasional yang diperbolehkan berdiri pada masa Pendudukan Jepang karena dianggap mudah dirangkul Jepang.

Kegiatan MIAI terbatas pada permukaan baitulmal (badan amal) dan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar keagamaan.

d. Masyumi

Pada tanggal 24 Oktober 1943, MIAI dibubarkan karena perkembangannya tidak sesuai dengan harapan Jepang. Sebagai gantinya, bentuk Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) pada tanggal 22 November 1943.

Ketuanya adalah Hasyim Asy’ari, wakil ketuanya Mas Mansyur dan Wahid Hasyim. Sebagai penasihat yaitu Ki Bagus Hadikusuma dan Abdul Wahab.

e. Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa)

Pada tahun 1944 Panglima Tentara ke-16, Jendral Kumakichi Harada menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokokai, yaitu organisasi pusat (sentral) yang anggotanya terdiri dari bermacam-macam hokokai (himpunan kebaktian) sesuai dengan bidang profesinya antara lain sebagai berikut.

1) Kyoiku Hokokai (kebaktian para guru)
2) Izi Hokokai ( kebaktian para dokter)
3) Fujinkai (organisasi wanita)
4) Keimin Bunka Sidosho (pusat kebudayaan)
5) Boei Engokai (tata usaha pembantu prajurit Peta dan Heiho)
6) Hokokai perusahaan.

Organisasi tersebut didirikan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Alasan pemerintah Jepang membentuk badan baru tersebut karena semakin hebatnya Perang Asia Timur Raya sehingga perlu digiatkan dan dipersatukan degala kekuatan rakyat.

Dasar pengorbanan itu adalah hoko seishin (semangat kebaktian) yang meliputi 3 dasar yaitu mengorbankan diri, mempertebal rasa persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti nyata. Ketiga unsur tersebut dituntut oleh pemerintah Jepang terhadap masyarakat Indonesia.

Jawa Hokokai dengan tegas dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Pimpinan Jawa Hokokai pada tingkat pusat dipegang langsung oleh gunseikan, sedangkan di daerah-daerah dipegang oleh pemimpin daerah mulai dari shucokan sampai kuco.

Adapun program-program kegiatan Jawa Hokokai, antara lain melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang, memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan, dan memperkukuh penbelaan tanah air.

Tugas Jawa Hokokai antara lain mengerahkan rakyat untuk mengumpulkan padi, besi tua, pajak dan menanam jarak sebagai bahan baku pelumas untuk Jepang. Organisasi ini tidak berkembang di luar Pulau Jawa.

Demikianlah artikel mengenai organisasi sosial kemasyarakatan bentukan Jepang. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *